TUGAS PRESIDEN, DPR, MPR, MA, MK, BPK, DPD

TUGAS PRESIDEN, DPR, MPR, MA, MK, BPK, DPD

     1.         Tugas Presiden :

·          Memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA

·          Menetapkan peraturan pemerintah

·          Memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR

·          Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD

·          Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara

·          Mengangkat dan memberhentikan menteri

·          Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR

·          Mengangkat dan memberhentikan KY (Komisi Yudisial) dengan persetujuan DPR

·          Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda penghargaan lainya

·          Menyatakan keadaan bahaya

     2.        Tugas DPR

·          Menetapkan APBN bersama presiden

·          Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan KY

·          Memilih anggota BPK

·          Memilih 3 calon hakim konsitusi

·          Menyerap, menghimpun, dan minindaklajuti aspirasi rakyat

·          Memberikan pertimbangan kepada presiden atas amnesti dan abolisi

·          Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta

·          Melaksanakan pengawasan dalam pelakasanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah

     3.        Tugas MPR

·          Mengubah dan menetapkan UUD

·          Melantik presiden dan wakil presiden

·          Melantik Wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti

·          Memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila wakil presiden berhenti

·          Memilih dan melantik wakil presiden dan presiden apabila keduanya berhenti.

     4.       Tugas DPD

·          Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah

·          Memberi pertimbangan RAPBN

·          Ikut merancang UUD

·          Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

·          Melakukan pengawasan atas undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

      5.        Tugas MA

·          Kewenangan pengadilan pada tingkat kasasi

·          Mengajukan 3 orang anggota hakim konsitusi

·          Memberkian pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden

     6.       Tugas MK

·          Memutuskan pembubaran partai

·          Memutuskan perselisihan hasil pemilu

·          Mengadili pada tingkat [pertama untuk menguji UU terhadap UUD

     7.        Tugas BPK

·          Memilihara transparasi keuangan

·          Memeriksa dimana uang negara disimpan

·          Memeriksa pengguanaan APBN 

     8.       Tugas KY (Komisi Yudisial)

·          Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan

·          Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

·          Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung

·          Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

     9.       Tugas BPD

·          Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

·          Memegang aspirasi yang diterima dan masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

·          Bersama-sama pemerintah desa membentuk peraturan desa.

·          Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

     10.    Tugas DPRD

·          Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah

·          Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

·          Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

·          Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah

·          Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan